Statusisasi DPR Belum Mampu Mengkudeta Hati Rakyat

Image

Opini publik dalam persepsi umum, menurut saya adalah suatu hal yang sangat dinamis, memberi corak dari yang sesungguhnya terjadi, membawa “angin” pengaruh dari segelintir rasa yang tertangkap dan dapat di sampaikan ke khalayak bahkan mampu menggiring opini yang ada. Sedangkan di Indonesia, opini publik mempunyai peran yang signifikan dalam menjadi “catalyst social movement”. Dimana Prinsip demokrasi menegaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan menempatkan pendapat rakyat sebagai dasar kebijakan publik. Karena itu pemerintah secara moral harus mendengarkan tuntutan rakyat dan memperhatikan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat  yang juga terwakili dalam opini publik.

Mengenai Opini Publik terhadap DPR, semua lapisan masyarakat dapat memiliki peran dalam mencerna informasi yang didapat dari berbagai sumber. Saat ini masyarakat bisa ikut aktif menyampaikan opininya  mengenai DPR melalui opini dan surat pembaca di surat kabar, talkshow di radio dan televisi, atau melalui media warga dan jaringan sosial. Media baru ini cukup efektif untuk menyebarkan diskursus, menggalang opini publik serta melakukan advokasi kebijakan publik. Saat ini kekhawatiran mengenai opini publik terhadap DPR tampaknya semakin parah. “Image” yang terbentuk dari lembaga terhormat ini cenderung tidak sehat menurut saya. Bahkan wakil ketua DPR Pramono Anung berpendapat bila dari semua lembaga di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dinilai sebagai lembaga yang paling sering disalahkan masyarakat ketika hal negatif terjadi, meskipun lembaga-lembaga atau instansi lainnya mempunyai hal yang lebih negatif. Dan menurutnya, media massa sangat berperan dalam membangun persepsi masyarakat.

Obrolan dan opini masyarakat yang terbentuk tentu berdampak pada situasi sosial politik di Indonesia.”Misalnya kasus korupsi yang melibatkan pemerintah, swasta dan DPR, pasti DPR pihak yang paling disalahkan dan terus-terusan diberitakan,” demikan menurutnya yang disampaikan di Jakarta, Selasa (23/7/2013). Juga masih menurut Pramono, masyarakat banyak mengarahkan tudingan negatif lebih kerap kepada DPR sebagai gambaran bila ketidak percayaan masyarakat kepada partai politik yang sudah sangat tinggi.  “Media menurut saya juga membantu (membentuk persepsi itu), karena berita baik tentang DPR tidak menarik,” demikian katanya menambahkan.

Apa yang disampaikan oleh Pramono Anung memang ada benarnya, hal ini terjadi juga dengan apa yang terjadi pada Jokowi dimana pemberitaan media yang bertubi-tubi membuat sosok Jokowi melejit dengan cepat. Dan ketika terjadi peseteruan dengan DPRD, kembali DPRD yang memang paling banyak disalahkan oleh masyarakat.

Bagaimana tidak, image DPR memang saat ini dalam titik nadir. Banyaknya anggota yang bolos ketika rapat, anggota DPR yang tidur ketika rapat, terlalu banyaknya wacana dan lips service yang disampaikan, perjalanan ke luar negeri yang dilakukan oleh DPR, dan banyak lagi hal lainnya semakin panjang menambah daftar kejelekan dari DPR di mata masyarakat.  Bisa jadi, sebagai lembaga legislatif di negeri ini, DPR dinilai gagal oleh masyarakat dalam memperjuangkan dan mewakili kepentingan rakyat yang semestinya.

Dengan banyaknya hal-hal negatif yang dipertontonkan oleh anggota DPR, dengan dibantu oleh media massa di era informasi ini, semua berita dengan sangat cepat menyebar dan bisa sampai ke berbagai lapisan masyarakat dengan mudah. Dan akhirnya memang, masyarakat bisa melihat dengan jelas bagaimana wakil-wakil rakyat mereka berprilaku di gedung rakyat dan masyarakat pula yang akhirnya membentuk image DPR sebagai lembaga paling bermasalah di negeri ini.

Namun dari realita yang ada, sebenarnya masyarakat tidak hanya mempunyai pandangan negatif hanya terhadap DPR saja tapi hampir pada semua level instansi di negeri ini mendapatkan penilaian yang negatif. Polisi, kehakiman, pemda sampai ke level pemerintahan yang paling rendah yaitu tingkat RT, sepertinya saat ini sudah tidak ada lagi yang selamat dari kerusakan yang masif. Pendapat Pramono Anung di atas seolah-olah hanya memberikan bensin kepada api yang sudah menyala, pernyataan tersebut hanya seperti rajukan anak kecil yang merengek minta belas kasihan dari orang lain dengan menjadikan diri seolah menjadi korban. Lagi-lagi, apapun yang DPR lakukan selalu negatif bukan?

Menilai DPR Dalam ukuran produktifitas, secara keseluruhan hanya 13 UU yang dihasilkan tahun 2012. Dari jumlah itu pun 9 UU di antaranya telah dibahas tahun sebelumnya. Karena itu, tidak berlebihan kinerja DPR sepanjang tahun 2012 menyebutkan sebagai Acara Rapor Merah DPR 2012. Hasil evaluasi yang juga menyebutkan fungsi pengawasan DPR tidak efektif, serta pada fungsi anggaran malah menjadi lahan korupsi yang subur bagi sejumlah oknum anggota DPR, membuat rakyat memang wajar telah kehabisan harapan. Apalagi hampir sepanjang tahun 2012 sederet anggota/mantan anggota DPR berurusan dengan KPK, jelas menghancurkan citra DPR. Penilaian bahwa kepercayaan publik terhadap anggota DPR 2012 telah berada di titik terendah atau titik nadir, harusnya menyadarkan wakil rakyat. Masih ada kesempatan sebelum Pemilu Legislatif 2014 dilaksanakan. Jika para pimpinan DPR mau dan didukung mayoritas anggota DPR, tidak mustahil DPR periode sekarang akan mendapat simpati dan berbalik meraih dukungan rakyat.

Usaha keras harus dilakukan untuk membersihkan citra institusi ini sehingga bisa mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh DPR untuk memperbaiki citranya. Pertama, DPR perlu mengedepankan agenda-agenda riil yang bisa dirasakan rakyat, bukan sebaliknya memperjuangkan kepentingan sendiri, seperti tuntutan kenaikan fasilitas, gedung baru, dan lain-lain. Kedua, DPR perlu melakukan tindakan tegas bagi anggota DPR yang malas dan sering absen ketika sidang, korup, dan tidak beretika dengan mengefektifkan fungsi control melalui Badan Kehormatan. Ketiga, DPR harus menunjukkan usaha serius khususnya dalam penyelesaian Rancangan Undang-Undang.

Di alam demokrasi sekarang ini, kinerja pemerintah dan DPR akan selalu berhadapan dengan arus opini publik. Tak ada lagi ada istilah ‘anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.’ Rakyat akan berteriak ketika perilaku dan kebijakan yang diambil pemerintah tak sesuai dengan hati nurani rakyat. Kebijakan publik hendaknya dirumuskan dengan mengikuti kehendak rakyat, public policy is public consent. Sehingga statusisasi DPR mampu mengkudeta hati rakyat Indonesia.

Iklan

About brasanda

Ceritakan segala sesuatu tentang Khalid, aku pasti tertarik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: